Langkah-Langkah Mendirikan Badan Usaha

Dalam mendirikan suatu badan usaha diperlukan langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Berikut ini penjelasan mengenai langkah-langkah tersebut.

1.   Penetapan Tujuan
      Suatu perusahaan atau organisasi yang baik dan bertanggungjawab serta ingin memelihara kesinambungan bisnis dalam jangka panjang, harus sudah memikirkan kepeduliannya pada saat awal pendirian perusahaan, yaitu dengan cara menetapkan visi, misi dan tujuan perusahaan. Dalam perkembangannya, budaya organisasi dan perubahan global akan mempengaruhi tiga hal tersebut: Visi merupakan suatu pernyataan ringkas tentang cita-cita organisasi yang berisikan arahan yang jelas dan apa yang akan diperbuat oleh perusahaan di masa yang akan datang. Untuk mengujudkan visi tersebut maka perusahaan melakukan pengembangan misi yang akan dijalani dalam tiap aktivitas; Misi merupakan penetapan tujuan dan sasaran perusahaan yang mencakup kegiatan jangka panjang tertentu dan jangka pendek yang akan dilakukan, dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan;Tujuan perusahan adalah mencapai keuntungan maksimum.

Fungsi Tujuan
  1. Sebagai dasar dan patokan bagi kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi baik pengarahan, penyaluran usaha-usaha maupun kegiatan dari para anggota organisasi tersebut tanpa kecuali.
  2. Sumber legitimasi dengan meningkatkan kemampuan kegiatan-kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi dan mendapatkan dukungan dari lingkungan yang berada di sekitarnya.
  3. Sebagai standar pelaksanaan dengan melaksanakan diri pada tujuan yang akan dicapai yang dibuat secara jelas dan dapat dipahami oleh anggota lainnya.
  4. Sumber motivasi untuk mendorong anggota lainnya dalam melaksanakan tugasnya, misal dengan memberikan insentif bagi anggota yang melaksanakan tugasnya dengan baik, menghasilkan produk di atas standar dan lain sebagainya yang akhirnya dapat mendorong anggota lainnya.
  5. Sebagai unsur rasional perusahaan, karena tujuan ini merupakan dasar perancangan dari organisasi.
Alasan Pendirian Badan Usaha
  1. Untuk Hidup
  2. Bebas dan tidak terikat
  3. Dorongan Sosial
  4. Mendapat Kekuasaan
  5. Melanjutkan Usaha Orang Tua
2.   Faktor-faktor yang harus dihadapi dalam pendirian Badan Usaha
  1. Barang dan Jasa yang akan dijual
  2. Pemasaran barang dan jasa
  3. Penentuan harga
  4. Kebutuhan Tenaga Kerja
  5. Organisasi intern
  6. Pembelanjaan
  7. Jenis badan usaha yang akan dipilih, dll
3.   Fungsi-fungsi yang terlibat dalam bisnis
Salah satu karakteristik yang penting dari badan usaha adalah manajemen yang baik. Jika suatu badan usaha dikelola dengan baik dapat meningkatkan kinerja badan usaha dan akan meningkatkan nilai badanusaha bagi para pemegang saham. Pengelolaan suatu badan usaha pada umumnya dilakukan oleh para manajer. Manajer ialah orang yang memimpin  karyawan untuk mencapaitujuan tertentu. Fungsi dari para manajer bervariasi menurut tingkatansetiap di perusahaan. Dalam hal ini, jenjang atau tingkatan manajemenpada badan usaha besar biasanya terdapat tiga jenjang manajemen, yaitu sebagai berikut.                                   
  1. Manajemen puncak atau manajer senior (top management) memiliki posisisebagai dewan direksi, direktur utama (CEO=Chief Executive O?cer),serta pimpinan lainnya, seperti direktur keuangan dan direktur pemasaran. Adapun tugas dari manajemen puncak adalah membuat rencana umumbadan usaha dan membuat keputusan-keputusan penting.
  2. Manajemen menengah (midle management) memiliki posisi sebagaimanajer pabrik atau manajer divisi. Oleh karena itu, para manajermenengah lebih banyak terlibat dalam kegiatan proses produksi danbertanggung jawab atas keputusan-keputusan jangka pendek. Manajermenengah juga bertanggung jawab membuat rencana operasionaluntuk merealisasikan rencana umum dari manajer puncak.3. Manajemen pengawasan atau supervisor garis pertama (lower management) memiliki posisi sebagai manajer kantor.
  3. Manajer pengawas bertugas sebagai pelaksana rencana yang dibuat oleh manajer menengah. Manajer pengawas juga bertanggung jawab untuk mengawasi kerja karyawan. Oleh karena itu, para manajer sangat terlibat dengan para karyawan yang melakukan proses produksi.Dalam mengelola badan usaha, para manajer melakukan fungsimanajemen.


Klasikasi dari fungsi-fungsi manajemen tersebut berbeda menurut beberapa ahli, di antaranya sebagai berikut.

(1) George R. Terry 
     membagi fungsi manajemen menjadi:
    (a) perencanaan (planning );
    (b) pengorganisasian (organizing);
    (c) pelaksanaan (actuating);
    (d) pengendalian (controlling).
     Fungsi manajemen dari G. R. Terry biasa disingkat menjadi POAC.

(2) Henry Fayol
      membagi fungsi manajemen menjadi:
      (a) perencanaan (planning );
      (b) pengorganisasian (organizing );
      (c) pemberian komando (commanding );
      (d) pengoordinasian (coordinating );
      (e) pengendalian (controlling).

(3) Koontz dan O’Donnell
      membagi fungsi manajemen menjadi:
      (a) perencanaan (planning);
      (b) pengorganisasian (organizing);
      (c) penyusunan pegawai);
      (d) pengarahan (directing);
      (e) pengendalian(controlling).

Walaupun fungsi manajemen yang dikemukakan para ahli berbeda, namun sebenarnya isi dari fungsi manajemen tersebut sama. Perbedaantersebut terletak pada sudut pandang dan fungsi pelaksanaannya.

4.  Proses pendirian Badan Usaha
  -  Syarat mendirikan usaha
Untuk membangun atau membentuk sebuah badan usaha, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:
   1.    modal yang di miliki
   2.    dokumen perizinan
   3.    para pemegang saham
   4.    tujuan usaha
   5.    jenis usaha
    Salah satu yang paling penting dalam pembentukan sebuah badan usaha adalah perizinan usaha. Izin usaha  merupakan bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Tujuannya untuk memberikan pembinaan, arahan, serta pengawasan sehingga usaha bisa tertib dan menciptakan pemerataan kesempatan berusaha/kerja dan demi terwujudnya keindahan, pembayaran pajak, menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan.
Surat izin usaha yang diperlukan dalam pendirian usaha di antaranya:
1.    Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
2.    Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4.    Nomor Register Perusahaan (NRP)
5.    Nomor Rekening Bank (NRB)
6.    Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
7.    Surat izin lainnya yang terkait dengan pendirian usaha, sepertii izin prinsip, izin penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin gangguan.


5.  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
     Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (disingkat CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

6. Perlindungan hak konsumen
    Perlindungan Hak konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.

Perangkat hukum Indonesia

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:
>>Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
>>Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
>>Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
>>Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa
>>Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
>>Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
>>Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen









0 komentar:

Poskan Komentar